Pengertian Proletar dan Hubungannya dengan Kaum Marhaen

Proletar adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kaum pekerja miskin yang teralienasi dari hasil kerja mereka sendiri.

Meski sudah bekerja sangat keras, tetapi kaum buruh berpotensi untuk tetap hidup dalam kubangan kemiskinan. Inilah yang menyebabkan friksi kelas dan upaya menciptakan kediktatoran proletar. 

Kami menutup Seri Artikel : Catatan Marhenis dengan artikel mengenai "Apakah kaum Proletar merupakan bagian dari Marhaen? Ini adalah artikel ke empat belas dan semoga bermanfaat bagi Anda. 

Daftar Isi:

Pengertian Proletar

Proletar sebagai istilah sering diperdebatkan, baik dalam kalangan internal kaum sosialis maupun sebagai sebuah 'makanan' bagi para akademisi. 

Padahal untuk memahami sebuah istilah, tidak lantas selesai hanya dengan mencomot artinya dari kamus. Harus ada keinginan untuk membaca sejarah lahirnya proletar.

Selain itu, khusus di Indonesia, arti proletar juga perlu digali dengan mencerna roda zaman dan kaitannya dengan kondisi sosial, budaya, dan politik. 

Secara umum definisi proletar adalah sebagai berikut : 

1. Proletar berarti rakyat jelata, rakyat miskin atau rakyat yang terpinggirkan.
2. Proletar adalah kelas sosial yang berada di bawah penindasan kaum borjuis, kapitalis dan imperialis.
3. Proletar adalah kelas sosial yang terdiri dari kaum buruh yang tidak punya akses terhadap alat produksi.

Seiring dengan perkembangan jaman, makna proletar bisa juga berkembang menjadi semua kelas pekerja yang tidak menguasai modal atau alat produksi. 

Kelas Proletar dan Kelas Borjuis

Arti proletar juga bisa disamakan dengan rakyat jelata atau kaum miskin. Bung Karno sendiri mengartikan istilah proletar sebagai kelas yang miskin dan papa serta tidak memiliki alat produksi. 

Lawan dari kelas proletar adalah kelas borjuis, yakni mereka yang menjadi pemilik modal sehingga bisa menghisap kaum buruh dan menikmati keringat para pekerja. 

Revolusi Proletar

Istilah lain yang juga sering muncul adalah revolusi proletar. Apa yang dimaksud dengan revolusi proletar?

Revolusi Proletar adalah sebuah aksi revolusioner yang bertujuan untuk merebut pemerintahan dan menghancurkan kelas borjuis serta feodal. Ada banyak perbedaan mengenai hal ini diantara kaum kiri, khususnya kaum Komunis, Maois dan Anarkis.

• Kaum Komunis, khususnya Marxis-Leninis menghendari kaum proletar dipimpin oleh sebuah Partai Revolusioner yang kuat, tangguh dan disiplin dalam melakukan revolusi proletariat.
• Kaum Maois di RRC bekerja sama dengan petani dan borjuis kecil dalam melakukan revolusi dan merebut pemerintahan dari kaum Nasionalis Kuo Min Tang.
• Kaum Anarkis menghendari proletar untuk melakukan revolusi mereka sendiri tanpa campur tangan siapapun. 

Salah satu perjuangan dari kaum buruh yang bisa dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia adalah Penetapan 1 Mei sebagai Hari Buruh serta peningkatan standar kesejahteraan bagi pekerja.

Kediktatoran Proletar

Kediktatoran Proletar adalah sebuah sistem pemerintahan satu partai yang tidak memberikan ruang pada kekuatan politik di luar organ komunis untuk hadir berdampingan di dalam dimensi politik, budaya, maupun ekonomi.

Sebenarnya sistem kediktatoran proletariat sendiri bisa dikatakan sebuah fase puncak dari revolusi sosialis, baik itu dengan pemberontakan maupun tidak. Dalam sistem kediktatoran proletar, kaum buruh yang akan memegang peranan sebagai pimpinan politik dalam pemerintahan. 

Meski terdengar indah, kediktatoran proletar belum pernah terwujud sama sekali, kecuali ketika kaum buruh Perancis mendirikan suatu pemerintahan mandiri bernama Komune Paris. Bahkan muncul ejekan bahwa komunisme hanyalah mimpi Karl Marx yang tak akan pernah terwujud.

Proletar dan Partai Komunis

Proletar atau kaum buruh adalah tulang punggung komunisme. Bahkan komunisme sendiri lahir untuk membebaskan para pekerja dari penindasan kelas borjuis.

Di semua negara di seluruh belahan bumi, Partai Komunis lahir dari serikat buruh ataupun organisasi pekerja dan profesi. 

Sayangnya ketika kaum komunis memenangkan revolusi dan mendirikan pemerintahan sosialis, akhirnya memunculkan kelas penindas baru, yakni para tentara yang keji, bersifat penindas serta korup. Di samping itu pemerintahan yang berciri kerakyatan juga banyak yang gagal menciptakan cita-cita pembebasan. Alhasil seperti di Polandia, gerakan mahasiswa lokal dan para buruh di bawah organisasi bernama Solidaritas justru memusuhi Partai Komunis dan menumbangkannya. 

Demokrasi Proletar

Apa yang dimaksud dengan demokrasi proletar? Untuk memahami hal tersebut, maka harus dilihat dari perkembangan sejarah yang ada.

Demokrasi proletar adalah sebuah bentuk pemerintahan dan politik yang mana dipimpin oleh sebuah partai politik berpaham komunis. 

Demokrasi Proletar mirip dengan kediktatoran proletar, hanya saja yang kedua rasa-rasanya belum pernah terjadi dalam sejarah.

Ciri-ciri Demokrasi proletar berbeda dengan demokrasi liberal seperti yang umumnya dijalankan.Contoh yang paling nyata adalah : 

• Hanya ada 1 partai tunggal, yakni Partai Komunis. 
• Pemilu tidak memilih calon presiden tetapi wakil dari Dewan Perwakilan.
• Kuatnya pengaruh negara dan pemerintah dalam mengawasi kegiatan politik warga.
• Tidak adanya kebebasan berekspresi, terutama yang melakukan kritik terhadap negara maupun pemerintahan secara terbuka. 

Jika melihat dari ciri-ciri demokrasi proletar di atas, jelas sekali lawan dari demokrasi proletar adalah demokrasi liberal.

Lantas negara mana saja yang menerapkan demokrasi proletar atau lebih cocok disebut demokrasi komunis? Ada beberapa negara, antara lain : 

• Republik Rakyat Cina
• Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara).
• Republik Demokrasi Rakyat Laos.
• Vietnam.
• Kuba. 

Keunggulan demokrasi proletar sudah tidak bisa dibantah lagi. Di tangan Cina dan Vietnam, rakyat negara tersebut berhasil maju dari puing-puing perang, menjadi pusat pembangunan industri dan bahkan siap menjadi pesaing Eropa maupun Amerika Serikat. 

Tentu hal ini akan sangat berbeda jika melihat apa yang terjadi di Korea Utara maupun Kuba yang rakyatnya masih berjuang untuk mencapai batas hidup layak. Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi ciri dari masyarakat komunis di Korea Utara.

Beberapa kritik terhadap demokrasi proletar antara lain : 

1. Kebebasan pers yang nyaris tidak ada.
2. Sensor berlebihan dari negara.
3. Peran militer yang terlampau besar. Tentara terkadang juga mengurusi hal yang bukan urusannya dan keluarga tentara hidup mewah dari keringat kau buruh. 
4. Adanya nuansa pemujaan alias kultus individu.
5. Ditutupinya pelanggaran HAM, kemiskinan dan keterbelakangan. 
6. Partai Komunis sebagai partai negara gagal menyelenggarakan fungsinya sebagai pembela rakyat dan pengawas jalannya pemerintah.
7. Birokrasi yang terlampau gendut sehingga tidak efisien.
8. Potensi munculnya korupsi dan kesewenang-wenangan.

Contoh-contoh di atas sangat terasa kental sekali di Korea Utara maupun negara-negara Eropa Timur yang dahulu menganut komunis, seperti Jerman Timur, Cekoslowakia, Bulgaria, Hungaria, Rumania dan Uni Soviet.

Meski memiliki banyak kekurangan, sistem demokrasi proletar juga punya beberapa keunggulan. Sebagai contoh adalah apa yang sekarang diraih oleh Cina.

Cina mendirikan sistem ekonominya di atas landasan demokrasi rakyat atau yang dikenal juga dengan demokrasi sosialis. Lihat saja grafik pertumbuhan ekonomi Cina antara tahun 1970-2014, dimana peningkatannya akhirnya mampu mengungguli kekuatan kapitalis seperti Inggris dan Jerman.

Sistem demokrasi sosialis ala Cina berkembang dengan dinamis, termasuk juga menyerap nilai-nilai agresif dari kapitalisme. Alhasil Cina sekarang tampil menjadi salah satu negara paling kuat di dunia, dan mungkin hanya bisa disaingi oleh Inggris dan Amerika Serikat. 

Lantas apa saja keunggulan dari demokrasi proletar? Berikut beberapa diantaranya :

• Adanya kestabilan politik, sehingga pemerintah bisa dengan tenang menjalankan inovasi dan program ekonomi.
• Adanya jaminan keberlanjutan program jangka pendeka, menengah atau panjang.
• Dikombinasikan dengan tangan besi dan kekuatan militer yang opresif, demokrasi sosialis akan mengenyahkan musuh-musuh internal yang berusaha mengganggu program pembangunan. 

Meski demikian, demokrasi sosialis tidak berjalan mulus di negara-negara Eropa Timur, dikarenakan kemiskinan, kriminalitas dan konflik etnis.  

Perbedaan Marhaen dan Proletar 

Jelas sekali bahwasannya intinya Marhaen adalah Rakyat miskin, atau lebih tepatnya dimiskinkan. Salah satu hal yang paling ditekankan dalam kursus-kursus Marhaenis yang digelar oleh PNI (dan yang makin langka tersebut) adalah perbedaan antara Marhaen dan Proletar.

Dalam kursus tersebut, Marhaen adalah rakyat yang miskin namun masih memiliki alat produksi, semisal petani yang memiliki cangkul, abang becak yang memiliki becak atau tukang gerobak yang memiliki gerobak.

Lalu Proletar adalah kaum buruh yang tertindas yang tidak memiliki alat produksi apapun. Mereka sepenuhnya tergantung pada kebijakan orang lain, dalam hal ini bos mereka.

Hal ini tidak salah karena pada kenyataannya Bung Karno juga pernah mengungkapkannya. Namun satu hal yang dilupakan adalah Marhaenisme itu dinamis. Sebagai sebuah ideologi, ia tidak stagnan, namun awas pada perubahan jaman.

Lihat saja penjelasan Bung Karno bahwasannya Marhaen terdiri dari tiga unsur, yakni unsur kaum proletar yang miskin, kaum tani yang melarat dan kaum melarat lain-lain.

Jelas sekali bahwasannya intinya Marhaen adalah Rakyat miskin, atau lebih tepatnya dimiskinkan. Bukan hanya komoditas politik PNI ataupun Partindo.

Jika melulu mempertentangkan istilah Marhaen dan Proletar, maka perlu rasanya untuk menggali kembali serta mengikuti perkembangan ideologi Marheanisme dari masa ke masa.

Kenapa Bung Karno menggunakan istilah Marhaen? Setidaknya ada beberapa tafsir berikut:

Karena pada waktu itu (1920-1950) kelas buruh belum begitu banyak dan kesadarannya juga belum terlalu kuat. Justru masyarakat Indonesia paling banyak didominasi petani, khususnya petani merdeka (bukan buruh tani). Hal ini sesuai dengan profesi Akang Marhaen asal Jawa Barat yang diceritakan sebagai petani. Jadi Marhaen adalah petani.

Kenapa bukan Proletar? Karena istilah Proletar seolah-olah sudah jadi ‘jualannya’ kaum komunis, dan mereka yang menganut sosialisme,  khususnya PKI. Bung Karno ingin menggali lebih dalam lagi sebuah hal yang memang berasal dari bumi Nusantara waktu itu. Maka muncullah Akang Marhaen si petani miskin. 

Bung Karno ingin merangkul semua golongan, termasuk golongan nasionalis-abangan-islam yang tidak terlalu suka dengan PKI dan Proletarnya. Dengan menggunakan istilah Marhaen, diharapkan mampu diterima (lebih) banyak pihak dibanding menggunakan istilah Proletar.

Bung Karno menyadari bahwasannya salah satu musuh terbesar yang masih jaya waktu itu adalah Feodalisme. Dan Feodalisme ini harus dihancurkan dengan cara menyadarkan mereka yang ditumbalkan demi langgenggnya ideologi tersebut. Hal ini tak lain merujuk pada warga Marhaen alias petani. 

Masalahnya kemudian, Bung Karno juga menjelaskan bahwa Marhaen mencakup : Petani miskin, Kaum Proletar dan Rakyat Miskin Lain-lain.

Bahkan jika perlu, Marhaen juga mencakup kaum proletar dan kaum miskin lainnya. Ini adalah karakter sosio-nasionalis dari Marhenisme, yakni berdiri di atas semua golongan. Tidak hanya Marhaen, namun juga Proletar dan Borjuis kecil.

Marhaen Masa Kini

Jika hanya berpatokan pada pengertian Marhaen haruslah memiliki alat produksi sendiri, maka proletar dan lumpen-proletar tak akan bisa masuk. Lalu, apakah Bung Karno bermaksud merevisi ideologinya sendiri?

Justru jika Marhaenisme hanya berpijakan pada uapaya pembebasan kaum tani yang memiliki sawah sendiri, maka dipastikan organ Marhaenis akan berkonfrontasi dengan golongan-golongan miskin lain yang tidak memiliki apapun alias benar-benar jelata. Maka satu-satunya cara adalah istilah

Makna Marhaen yang Diperluas

Bahkan jika perlu, Marhaen juga mencakup kaum proletar dan kaum miskin lainnya. Ini adalah karakter sosio-nasionalis dari Marhenisme, yakni berdiri di atas semua golongan. Tidak hanya Marhaen, namun juga Proletar dan Borjuis kecil.

Lalu bagaimana dengan sekarang? Sekali lagi, Marhaenisme harus berkembang! Bahkan bukan hanya proletar yang tidak memiliki apapun, Marhaen masa kini juga adalah mereka yang dimiskinkan secara terstruktur!

Maka definisi Marhaen masa kini haruslah menjadi : setiap orang yang tertindas oleh sistem neo-kolonialisme, neo-imperialisme, dan kapitalisme yang mana akhirnya mereka dijauhkan dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

Dan kesejahteraan ini bukan hanya tentang makan tiga kali sehari, namun menikmati hidup yang berkualitas sesuai dengan kerja keras mereka.

Justru yang perlu benar-benar dilakukan adalah penggalangan kekuatan sesama kaum progresif untuk menjebol kemudian membangun suatu sistem yang adil dan merata demi kemakmuran bersama. Suatu sistem tanpa penghisapan manusia atas manusia.

Lalu siapa saja kaum Marhaen masa kini? Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga mereka yang teralienasi / terasing dari kesempatan untuk belajar, bekerja, dan menikmati hidup berkualitas. Mereka yang menjadi korban penghisapan oleh sistem kapitalisme.

Memecah Kekuatan Marhaen

Jika kaum Marhaenis terus menerus memperdebatkan perihal perbedaan Marhaen dan Proletar maka yang terjadi sebenarnya adalah sebuah tindakan pelemahan.

Padahal intisari kekuataan Marhaen terletak pada besarnya massa aksi yang bisa mereka lakukan. Sedang dengan mempertentangkan terus menerus Marhaen dan Proletar akan mempreteli kekuatan ini.

Justru yang perlu benar-benar dilakukan adalah penggalangan kekuatan sesama kaum progresif untuk menjebol kemudian membangun suatu sistem yang adil dan merata demi kemakmuran bersama. Suatu sistem tanpa penghisapan manusia atas manusia.