Melawan Pemaknaan Agama dan Hukum Secara Sewenang-wenang

Sebenarnya pergolakan yang selalu terjadi di dunia ini hanya berujung pada kepentingan. Entah itu yang mengatasnamakan agama, negara ataupun kelompok, semuanya punya goal yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan.

Melawan pemaknaan agama secara sewenang-wenang - catatanadi.com
Lawan kelompok intoleran!
Salah satu upaya yang sering diambil dalam menegakkan kepentingan kelompok atau seseorang, adalah dengan memenangkan perdebatan seputar definisi. Seorang pemenang adalah mereka yang berhasil mengambil hak untuk mendefinisikan berbagai hal yang tentu saja berujung pada kepentingannya. Dengan seenaknya mereka melabeli orang lain sebagai ateis, kafir, komunis, dan bahkan penjahat. 

Sebagai contoh definisi Jerman yang diagung-agungkan Hitler adalah sebuah negara untuk bangsa Arya yang terbentang luas hingga melanggar batas-batas sah tetangganya, Polandia misalnya.
Definisi Hitler jelas-jelas merupakan sebuah arogansi dan pelanggaran. Namun faktanya Polandia justru harus bertekuk lutut serta kehilangan banyak wilayah, setidaknya untuk sementara.

Hal yang sama juga terjadi ketika pergolakan fisik antara para raja Katolik dan pangeran Protestan yang membakar Eropa sedemikian membara. Semua serasa punya hak untuk mendefinisikan injil seturut dengan pandangan mereka dan mengangap pendapat orang lain adalah sebuah hal yang salah.

Di sinilah seharusnya menjadi refleksi bagi umat manusia. Siapakah yang seharusnya memiliki hak untuk melakukan definisi? Menetapkan sesuatu? Menterjemahkan hukum? Menguraikan agama?

Di Indonesia, kasus Ahok yang sempat heboh juga bisa dikaitkan dengan ini semua. Bagaimana akhirnya hukum menentukan ucapan mantan Gubernur Jakarta itu sebagai sebuah pelanggaran serius yang berakibat hukuman penjara. Walau saat ini Ahok jadi salah satu tokoh paling potensial di pemilu 2024 nanti.

Selanjutnya, kasus penutupan dan penyegelan gereja yang bahkan sudah mengantungi IMB juga merupakan contoh memaknai hukum secara sewenang-wenang atas dasar egoisme sektarian dan tendensi yang condong tunduk pada kemauan mayoritas.

Indonesia harus berani melangkah dari sebuah negara yang abu-abu menjadi institusi yang tegas menegakkan hukum. Negara harus berani bertindak. Jika tidak maka warga bangsa yang tertekan dan tersudut itu secara sadar atau tidak akan mempertanyakan fungsi dari negara. Mereka akan bertanya dimana kehadiran negara yang seharusnya melindungi mereka.

Memang di tataran kekuasaan dan apalagi dimensi politik, yang merah bisa jadi kuning, yang kanan bisa jadi kiri. Semua dinamis atau lebih tepatnya pragmatis. Keseimbangan politik di negeri ini terasa tidak ada gunanya lagi. Fungsi eksekutif dan legislatif terlihat beberapa kali tumpang tinding. Koalisi dan aliansi yang dibangun juga bukan berdasarkan ideologis atau memperhatikan perasaan konstituen, melainkan lebih kepada jumlah kursi di kabinet dan menteri.

Untuk itu, sebenarnya perlu ada sebuah partai politik yang kuat yang kembali menegakkan fungsi negara sebagai pemberi kepastian hukum, penjaga ketertiban dan melawan kelompok-kelompok yang seenaknya melakukan pemaknaan hukum, agama, dan undang-undang demi kepentingan mereka saja.

Partai-partai yang ada sudah bisa dibilang gagal, berkaca dari semua kasus intoleransi dari kelompok radikal dewasa ini. Rakyat butuh partai yang mampu bertindak sebagai pelopor menuju kedewasaan berpikir dan mengembalikan akal sehat yang tercabik-cabik melalui opini-opini aneh yang terus digaungkan di media sosial maupun televisi oleh para elit.

Partai pelopor ini nantinya harus diisi oleh orang-orang cakap dan tulus yang bersedia berkorban jiwa raga untuk mengembalikan arah pembangunan dan kewarasan rakyat. Mereka harus bersih dari koneksi dengan para elit yang sekarang agar tidak ada beban sejarah yang memberatkan ketika nanti mengemban amanat rakyat.

Namun apakah itu bisa terjadi? Nampaknya sulit. Elit politik sudah nyaman dengan kedudukan mereka dan pasti tidak ingin semua kemewahan itu hilang. Partai yang bersifat idealis nantinya justru akan menjadi musuh bersama.

Lantas bagaimana memurnikan kesadaran rakyat mengenai siapa yang sebenarnya berhak mendefinisikan hukum, undang-undang, agama dan bahkan ideologi? Apakah institusi pendidikan? Tidak juga karena dunia pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Banyak hal yang harus dibenahi sedang visi dan misi tiap tahunnya terasa tidak jelas.

Akhirnya kita hanya bisa berharap pada Tuhan agar masa pencerahan seperti yang sudah dinikmati Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara maju lainnya juga diturunkan di Indonesia. Tanpa sebuah masa pencerahan, negeri ini akan terus sibuk mendefenisikan dirinya sendiri. Sibuk saling cakar-cakaran. Saling segel, bakar, caci, dan serang. Sedang sumber daya alamnya semakin digerogoti. Setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan luar biasa. 

*****************************************

Terima kasih sudah membaca. Terus dukung kami dalam menciptakan berbagai konten menarik untuk Anda. Baca juga berbagai esai lainnya hanya di Catatan Adi - Blog Kaum Progresif.

0 Response to "Melawan Pemaknaan Agama dan Hukum Secara Sewenang-wenang"

Post a Comment

Komentar Anda akan muncul setelah kami review.

Tulisan Menarik Lainnya

    Artikel Populer

    Mau Kirim Artikel? Atau Tanya-Tanya? Boleh Kok

    Name

    Email *

    Message *

    Artikel Terbaru

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel